PASANGKAYU, SULBARKINI.COM – Sejumlah proyek pembangunan sarana air bersih di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, menjadi sorotan di tengah kekeringan panjang yang melanda sejumlah wilayah.
Fasilitas yang semestinya menjadi sumber air bagi masyarakat itu disebut belum berfungsi di sejumlah titik, sementara sebagian pekerjaan lainnya bahkan mangkrak.
Kondisi tersebut mendorong Komisi III DPRD Pasangkayu kembali menaruh perhatian terhadap progres pembangunan sarana air bersih yang sebelumnya telah ditinjau langsung di beberapa lokasi.
Ketua Komisi III DPRD Pasangkayu, Edhy Perdana Putra, mengatakan pihaknya telah melakukan kunjungan lapangan untuk melihat kondisi sejumlah program air bersih yang belum berfungsi maupun mangkrak.
Hasil kunjungan tersebut kemudian dibahas bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dari pembahasan itu, lanjut Edhy, telah ada sejumlah langkah yang akan ditempuh pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Terkait pengawasan, Komisi III telah melakukan kunjungan terkait program air bersih yang mangkrak dan telah dirapatkan bersama OPD dan sudah ada langkah-langkah yang akan ditempuh OPD terkait penyelesaian,” kata Edhy saat dikonfirmasi melalui via whatsapp, Kamis (10/9/2026) pada siang.
Namun, pembahasan mengenai tindak lanjut penyelesaian proyek tersebut belum kembali diagendakan setelah rapat pada semester awal tahun ini.
“Dalam rapat semester awal, bulan tujuh kemarin belum sempat diagendakan kembali terkait konfirmasi penyelesaian hal ini,” ujarnya.
Edhy mengatakan persoalan tersebut akan kembali dibawa dalam rapat kerja Komisi III pada triwulan berjalan.
Selain pembahasan bersama OPD, peninjauan langsung ke lokasi dinilai penting untuk memastikan kondisi terkini setiap pekerjaan.
“Untuk langkah saat ini, insyaallah akan diagendakan di rapat kerja triwulan ini. Namun memang sudah ada masukan dari teman-teman Komisi III terkait belum adanya realisasi di titik-titik tertentu terkait penyelesaian pekerjaan itu dan perlu agenda ke lapangan,” katanya.
Menurut Edhy, kondisi sarana air bersih perlu mendapat perhatian serius, terlebih kebutuhan masyarakat terhadap air bersih semakin tinggi akibat dampak kekeringan yang berlangsung cukup panjang.
Karena itu, pengawasan DPRD tidak hanya diarahkan pada keberadaan bangunan atau fasilitas yang telah dikerjakan, tetapi juga memastikan sarana tersebut benar-benar dapat digunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Komisi III juga akan memastikan aspek anggaran program tersebut, termasuk hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Terkait anggaran, sepengetahuan kami program ini sudah diperiksa di BPK, namun kami akan memastikan sejauh mana hasil pemeriksaan tersebut dalam rapat triwulan,” kata Edhy.
Lanjut Ryan Ramadhan anggota Komisi III DPRD Pasangkayu, mengatakan pengawasan terhadap program air bersih sebelumnya juga telah dilakukan dengan mengunjungi beberapa titik pembangunan.
“Terkait pengawasan Komisi III, sudah melakukan kunjungan ke beberapa titik dan sudah dirapatkan bersama OPD untuk ditindaklanjuti dan diagendakan rapat lanjutan,” kata Ryan.
Mengenai anggaran, Ryan juga menyebut program tersebut telah melalui pemeriksaan BPK.
“Setahu kami sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK,” ujarnya.
Di sisi lain, rencana pembentukan panitia khusus (pansus) infrastruktur yang sebelumnya sempat dibahas di internal DPRD Pasangkayu belum mengalami perkembangan lebih lanjut.
“Belum ada pembahasan selanjutnya,” kata Edhy.
Rencana agenda rapat kerja triwulan yang akan datang, Komisi III DPRD Pasangkayu berpeluang kembali memeriksa progres program air bersih tersebut.
Peninjauan lapangan menjadi penting untuk memastikan titik-titik yang belum berfungsi, mengetahui kendala penyelesaian pekerjaan, serta memastikan sarana yang telah dibangun dapat segera dimanfaatkan masyarakat.
Persoalan itu menjadi semakin mendesak karena kebutuhan air bersih meningkat di tengah kekeringan. Pungkasnya (*)
