SulbarKini.com – Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, ke Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Senin (2/11/2026), dimanfaatkan sejumlah mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi terkait berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan publik di daerah tersebut.
Salah satunya datang dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kabupaten Mamasa. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan strategis kepada pemerintah pusat, mulai dari penyelesaian pembangunan Pasar Rakyat Mamasa, dampak efisiensi anggaran, persoalan lingkungan di TPA Malabo, hingga penyediaan beasiswa bagi mahasiswa asal Mamasa yang menempuh pendidikan di luar daerah.
Dalam dokumen pernyataan sikap tertanggal 2 November 2026, LMND mengajukan lima poin usulan yang diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
“Pernyataan sikap itu langsung kami serahkan kepada Wapres saat kunjungan,” ungkap Taufik Ramah Wijayah, salah satu kader LMND, saat dikonfirmasi.
Salah satu tuntutan utama LMND adalah meminta kepastian penyelesaian pembangunan Pasar Rakyat Mamasa yang hingga kini belum juga rampung. Proyek yang dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut mengalami kendala hukum terkait proses pembebasan lahan.
LMND mendesak pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi atas persoalan tersebut agar pembangunan pasar dapat segera dilanjutkan dan dimanfaatkan masyarakat.
Selain persoalan infrastruktur, LMND juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang dinilai berpotensi berdampak terhadap pembangunan infrastruktur dan kualitas pelayanan dasar masyarakat.
Mereka meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi geografis Kabupaten Mamasa serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam menetapkan kebijakan transfer anggaran ke daerah. Menurut LMND, kebijakan efisiensi tidak boleh menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maupun pemerataan pembangunan.
Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian serius. LMND menyoroti operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Malabo yang disebut hanya berjarak sekitar 300 meter dari permukiman warga.
Atas kondisi tersebut, LMND mendesak Kementerian Lingkungan Hidup melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan lokasi, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta sistem pengelolaan limbah di TPA Malabo.
Mereka juga meminta agar operasional TPA dihentikan dan lokasi tersebut ditutup apabila hasil evaluasi membuktikan bahwa pengelolaannya tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan lingkungan hidup.
Di sektor pendidikan, LMND mendorong pemerintah menyediakan program beasiswa yang tidak hanya menanggung biaya pendidikan, tetapi juga mencakup biaya hidup bagi mahasiswa asal Mamasa yang menempuh pendidikan tinggi di luar daerah.
Bantuan tersebut dinilai penting untuk meringankan beban ekonomi mahasiswa, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan tanpa terkendala persoalan biaya.
“Melalui berbagai usulan tersebut, kami berharap kunjungan Wakil Presiden ke Mamasa tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga menghasilkan langkah konkret dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” kata Rama.
LMND menegaskan bahwa pembangunan daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, perlindungan lingkungan hidup, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Mereka berharap aspirasi yang telah disampaikan kepada Wakil Presiden dapat ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait, sehingga berbagai persoalan mendasar di Kabupaten Mamasa tidak terus berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian.
