Sulbar Kini, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021.
Opini itu menambah daftar perolehan WTP Pemprov Sulbar yang kedelapan kalinya secara beruntun sejak 2014 hingga 2021.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna istimewa DPRD Sulbar di gedung sementara DPRD Sulbar, Jl. Abd. Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Senin 23 Mei 2022.
Kepala BPK-RI Perwakilan Sulbar, Hery Ridwan mengungkapkan, opini itu diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan LKPD menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
“BPK RI menyimpulkan bahwa opini atas LKPD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Hery.
Ia mengapresiasi perolehan itu. Kata Hery, capaian tersebut merupakan bentuk komitmen Pemprov Sulbar terhadap kualitas laporan keuangan.
Sehingga, kata dia, seluruh pemangku kepentingan bersinergi dan mendukung terwujudnya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Kami mengucapkan selamat atas pencapaian opini WTP untuk kedelapan kalinya,” sebutnya.
Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik bersyukur Pemprov Sulbar mampu mempertahankan predikat opini WTP sejak 2014 hingga 2021.
“Selaku Penjabat Gubernur, kami merasa gembira atas pencapaian opini yang diperoleh pemerintah Sulbar,” ungkap Akmal.
Dengan lantang, Akmal mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras dan doa dari semua pihak yang terlibat dalam meraih prestasi itu. Khususnya dari lembaga DPRD Sulbar yang intens melakukan pengawasan.
“Sehingga laporan keuangan pemerintah Sulbar di tahun 2021 dapat disajikan dengan baik dan kembali meraih WTP,” imbuhnya.
Akmal meminta Pemprov Sulbar tak terlena dengan prestasi itu. Sebaliknya, itu menjadi pemantik agar seluruh pihak lebih bekerja keras dan bekerja sama di tahun berikutnya.
“Opini hasil pemeriksaan keuangan patut kita syukuri bersama, namun janganlah berpuas hati karen untuk mempertahankan jauh lebih sulit,” tegas Dirjen Otda Kemendagri itu.
Ketua DPRD Sulbar, Sitti Sutinah Suhardi menambahkan, perolehan WTP kedelapan kalinya merupakan sebuah prestasi membanggakan.
Namun, kata Suraidah, keberhasilan itu tidak lepas dari sinergitas yang baik antara legislatif dan eksekutif. Khususnya segenap anggota DPRD Sulbar yang telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik.
“Sehingga pemerintah provinsi mampu meningkatkan kualitas kinerja yang efektif dan efisien,” pungkas Suraidah. (***)
