Sulbar Kini, Mamuju – Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar) resmi menggandeng Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam menyusun dan mengelola data desa presisi di provinsi ke-33 ini.
Hal itu dibuktikan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik dan Rektor IPB Teken Mou, Prof. Arif Satria, Jumat 17 Juni 2022.
Tahap awal pengelolaan data desa presisi, Pemrov Sulbar dan IPB akan memilih 45 desa di enam kecamatan pada enam kabupaten, sebagai pilot project.
“Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang efektif, baik sifat kebijakan anggaran maupun kebijakan terkait bantuan ke masyarakat,” ujar Akmal Malik di Kampus IPBl.
Menurut Akmal, pembangunan di daerah akan berjalan baik jika dimulai dari desa. Sehingga, kata dia, sangat penting menggunakan data desa presisi untuk membantu perencanaan pembangunan daerah.
“Data yang akurat akan efektif pula untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.
Akmal menjelaskan, data desa presisi merupakan data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya.
Data desa presisi akan menyuguhkan data yang lengkap terkait informasi kependudukan, ekonomi, sosial dan pendidikan masyarakat. Data ini juga mencakup data per rumah dalam sebuah daerah.
Penyusunan data tersebut akan dilakukan melalui pendekatan inklusif yang menempatkan relasi antara manusia dan teknologi.
“Dan tentunya dengan mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi digital, partisipasi warga, dan sensus,” beber Dirjen Otda Kemendagri itu.
Rektor IPB, Prof. Arif Satria menyambut baik upaya Pemprov Sulbar untuk menggandeng IPB dalam pengumpulan dan pengelolaan data desa presisi di Sulbar.
“Penggunaan data yang akurat, lengkap, dan baik memang penting bagi kepala daerah dan untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan,” tutur Prof. Arif Satria. (*/rls)
