MAMUJU, SULBARKINI.COM – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan perencanaan anggaran yang tepat sasaran.
Hal ini ditegaskan melalui keikutsertaan BPKPD dalam kegiatan Asistensi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2025, yang digelar di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Sulbar, pada Kamis, (31/7/2025).
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat teknis dan perencana, termasuk Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Ibnu Munandar, ASN Syamsuriah, serta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulbar.
Di antaranya, Kepala Bidang Perencanaan dan Teknologi Informasi Faika Kadriana Ishak, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten sekaligus Plt.
Kepala Biro Tapemkesra Murdanil, Kasubid Perencanaan Pendapatan dan Belanja Operasi Muhammad Apriadi, Kasubid Bina Kabupaten Amir Hamzah, dan sejumlah pejabat fungsional lainnya.
Kepala Bidang Perencanaan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak, menyatakan bahwa asistensi ini menjadi momentum penting untuk menyempurnakan dokumen anggaran yang disusun agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap proses asistensi ini bisa memperkuat sinergi lintas perangkat daerah serta memastikan setiap program yang diusulkan benar-benar selaras dengan arah kebijakan pembangunan dan kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Faika juga menekankan bahwa penyusunan RKA tidak hanya soal teknis administrasi, namun harus mampu menghasilkan output dan outcome yang jelas dan terukur.
Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa kegiatan asistensi ini merupakan bagian integral dari mekanisme evaluasi terhadap efektivitas perencanaan anggaran.
“Ini bukan sekadar menyelaraskan dokumen, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulbar,” tegasnya.
Pelaksanaan RKA Perubahan 2025 ini mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S Mengga, yang berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Melalui asistensi ini, BPKPD Sulbar berharap seluruh perangkat daerah lebih cermat dalam menetapkan prioritas program, agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara langsung dan berkelanjutan oleh masyarakat.*(/Adv)
