PASANGKAYU, SULBARKINI.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasangkayu menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-22 Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026.
Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui video conference yang dipusatkan di Toko Waladun, Jalan Ir. Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Senin (21/9/2026).
Kegiatan ini dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pasangkayu, perwakilan Dandim 1427/Pasangkayu, perwakilan Kejaksaan Negeri Pasangkayu, perwakilan Polres Pasangkayu, Kasat Binmas, Kepala Dinas Pertanian Abdul Kahar beserta jajaran, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, serta Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
Dalam sambutannya, Suhardi menyampaikan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan langkah nyata dan strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan, sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Menurutnya, fluktuasi dan kenaikan harga bahan pangan kerap menjadi beban bagi masyarakat. Karena itu, melalui kegiatan tersebut, berbagai komoditas kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, cabai, bawang, serta bahan pangan lainnya disediakan dengan harga subsidi atau di bawah harga pasar.
“Kami berharap Gerakan Pangan Murah ini tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga mampu menekan angka inflasi daerah serta memberikan ketenangan bagi keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi yang layak,” ujar Suhardi.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, petugas, dan mitra yang telah bergotong royong menyukseskan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah.
Kepada masyarakat, Suhardi mengimbau agar memanfaatkan kegiatan tersebut dengan baik, tertib, dan tetap menjaga kebersamaan selama proses pembelian berlangsung.
“Silakan manfaatkan kegiatan ini dengan tertib dan antusias, namun tetap menjaga kebersamaan serta mengikuti antrean yang telah disiapkan,” pesannya.
Gerakan Pangan Murah diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah menjaga stabilitas harga pangan dan pengendalian inflasi. (*)
