SulbarKini.com – Beredarnya foto dan informasi kaki seribu ditemukan di menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat.
Informasi yang beredar di media sosial tersebut ketahui terjadi pada menu MBG untuk kegiatan Posyandu di wilayah Kecamatan Lariang, hal itu menuai sorotan publik.
Koordinator SPPG Wilayah Kabupaten Pasangkayu, Syahril Syarif, saat dikonfirmasi Kamis (10/9/2026) malam, mengatakan SPPG yang bersangkutan telah diberhentikan oleh pusat.
“SPPG yang bersangkutan sudah diberhentikan langsung dari pusat,” ungkap Syahril.
Ia menjelaskan, temuan kaki seribu tersebut bukan terjadi pada menu MBG yang dibagikan kepada siswa sekolah dasar (SD).
Temuan tersebut terjadi pada menu yang diperuntukkan bagi kegiatan Posyandu di wilayah Kecamatan Lariang.
“Bukan di SD, tetapi di Posyandu wilayah Kecamatan Lariang,” Kataya.
Temuan tersebut kemudian mendapat sorotan publik salah satunya dari PC PMII Kabupaten Pasangkayu. Organisasi mahasiswa itu meminta pemerintah daerah tidak berhenti pada pemberhentian satu dapur, tetapi melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia MBG.
Wakil Ketua PC PMII Kabupaten Pasangkayu, Rahmat, mengapresiasi pihak sekolah dan guru yang dinilai telah jeli menemukan persoalan sebelum makanan dikonsumsi.
“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada pihak sekolah dan guru yang telah jeli dan berani melaporkan temuan ini. Merekalah garda terdepan yang melindungi anak-anak kita,” tegas Rahmat.
Menurut dia, keberadaan jarum, bulu ayam, maupun kaki seribu dalam makanan yang akan dikonsumsi penerima manfaat menunjukkan adanya persoalan yang perlu ditangani secara serius.
“Beruntung ditemukan sebelum disajikan. Bagaimana kalau ini langsung dimakan anak. Ini bukti nyata adanya kelalaian serius dalam rantai penyediaan MBG,” lanjut Rahmat.
Selain itu, PC PMII juga mempertanyakan standar kebersihan dan ketelitian penyedia dalam mengolah serta memeriksa makanan sebelum didistribusikan.
“Standar higiene nol besar. Masa sayur yang akan dimakan ratusan anak tidak disortir. Ini bukan dapur rumah tangga. Ini dapur yang dibayar negara. Jika tidak mampu menjamin kebersihan, lebih baik tutup!” tegas Rahmat.
Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara berkala dan tidak hanya mengandalkan laporan dari penyedia program.
PMII juga meminta dilakukan evaluasi terhadap kontrak penyedia, pemeriksaan terhadap dapur lainnya, serta pelibatan guru, orang tua siswa, dan organisasi masyarakat dalam pengawasan program.
M.Asrul (SulbarKini.com)
