SulbarKini.com – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, memimpin apel virtual lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar, Senin (4/5/2026).
Dalam arahannya, Suhardi menegaskan pentingnya efisiensi anggaran di tengah kondisi nasional yang dinilai sedang tidak stabil. Ia mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar bekerja secara rasional, memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, serta menghindari tindakan yang berpotensi memicu sorotan publik.
Menurutnya, situasi saat ini tidak bisa disamakan dengan kondisi normal. Berbagai tekanan, baik dari sisi politik global maupun konflik antarnegara, turut berdampak pada perekonomian, termasuk di Indonesia. Karena itu, pemerintah daerah dituntut mengubah cara dalam mengelola program dan anggaran.
“Setiap kebijakan harus berorientasi pada manfaat nyata, bukan sekadar formalitas dalam dokumen anggaran,” ujarnya.
Ia menegaskan, efisiensi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Program yang tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat diminta untuk tidak dijalankan, meskipun telah tercantum dalam APBD. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah harus mampu menentukan prioritas secara rasional dan bertanggung jawab.
Di sisi lain, Suhardi mengingatkan bahwa pengawasan publik saat ini semakin ketat. Perkembangan teknologi digital memungkinkan masyarakat dengan mudah menyampaikan penilaian, sehingga setiap tindakan pejabat publik berpotensi menjadi viral, baik positif maupun negatif.
Karena itu, ia meminta seluruh ASN berhati-hati dalam bersikap. Praktik yang dapat menimbulkan persepsi negatif, seperti memperlambat pelayanan atau melakukan pungutan, harus dihindari.
Ia juga secara tegas melarang sekolah melakukan penarikan iuran kepada orang tua murid, meskipun atas dasar kesepakatan.
Selain itu, Suhardi menekankan pentingnya loyalitas ASN terhadap institusi. Ia mengingatkan agar setiap persoalan internal diselesaikan secara internal dengan semangat perbaikan, bukan justru diperkeruh di ruang publik.
Lebih lanjut, Suhardi mengungkapkan kondisi keuangan daerah yang tengah tertekan. Pendapatan daerah mengalami penurunan signifikan, terutama dari sektor pajak rokok dan transfer pusat, dengan estimasi kekurangan mencapai sekitar Rp67 miliar.
“Penerimaan APBD semakin menurun, terutama di sektor PAD. Dua jenis pendapatan, pajak rokok dan transfer pusat, berkurang sekitar Rp67 miliar. Karena itu, kita harus melakukan efisiensi,” kata Suhardi.
Menutup arahannya, ia mengingatkan kembali nilai dasar ASN untuk mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ia berharap seluruh aparatur tetap fokus pada target pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, dengan tetap menjaga integritas dan profesionalisme dalam bekerja.
