Lima DPC PPP Sulbar Boikot Muscab, Gugat Legalitas DPW

WA Channel

MAMUJU – Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Barat kembali memanas. Lima Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yakni Pasangkayu, Majene, Mamuju, Mamuju Tengah dan Polewali Mandar kompak menyatakan mosi tidak percaya sekaligus memboikot Musyawarah Cabang (Muscab) yang dijadwalkan Mei 2026.

Kelima DPC menilai kepengurusan DPW PPP Sulbar cacat secara organisasi dan tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Polemik bermula dari pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) di Polewali Mandar yang dinilai tidak berjalan sesuai mekanisme organisasi.

Kader menyoroti terbitnya Surat Keputusan (SK) DPW yang disebut berbeda dengan hasil kesepakatan tim formatur.

“Kekecewaan kader memuncak saat diketahui bahwa Surat Keputusan (SK) DPW yang diterbitkan justru berbeda total dengan hasil kesepakatan tim formatur. Tindakan DPP yang menganulir hasil kerja formatur secara sepihak dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan kader di Sulawesi Barat dan merusak marwah demokrasi internal partai,” tegas Irfan Ketua DPC Mamuju.

Selain itu, instruksi Muswil juga dipersoalkan karena diduga hanya ditandatangani Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal tanpa melibatkan Sekretaris Jenderal.

“Bagaimana mungkin kami dipaksa tunduk pada mekanisme Muscab, sementara di tingkat pusat saja kepengurusannya masih keropos? Ini adalah ironi organisasi,” tegas salah satu Ketua DPC di Sulawesi Barat.

Tokoh senior PPP Sulbar sekaligus Ketua DPC Pasangkayu, Herman Yunus atau Bung HY, menyebut pengurus DPW saat ini tidak memiliki legitimasi moral maupun legal.

“Jika akarnya sudah busuk, maka buahnya pun ikut busuk. Tanpa legitimasi hukum yang bersih, DPW PPP Sulbar hanyalah sekumpulan orang yang memegang jabatan tanpa otoritas moral dan legal di mata kader akar rumput,” tegas Bung HY.

Lima DPC menegaskan penolakan terhadap instruksi DPW karena dianggap melegalkan praktik inkonstitusional dalam tubuh partai.

Mereka meminta DPP segera membenahi persoalan administrasi dan legalitas kepengurusan DPW PPP Sulbar sesuai mekanisme AD/ART partai. (Egi/*)

- GNFI Network -