Jakarta, SULBARKINI.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) di ruang Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jumat (12/5/2023).
Prof Zudan yang baru 58 hari bertugas sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggantikan Akmal Malik yang setahun terakhir mengemban tugas sebagai Pj Gubernur Sulbar.
Pelantikan Zudan sebagai Penjabat Gubernur Sulbar berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Gubernur.
“Mengangkat Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat dengan masa jabatan paling lama 1 Tahun, ” bunyi kutipan Keputusan Presiden tersebut yang dibacakan sebelum penandatanganan berita acara pelantikan, dalam rilis Kemendagri.
Dalam sambutannya, Tito atas nama Presiden Joko Widodo memberikan kepercayaan kepada Prof Zudan akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan.
Zudan telah mempunyai pengalaman memimpin Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kemendagri hampir 8 tahun dengan prestasi yang bagus dan bisa membangun sistem, konsisten, dan berhasil membawa pengaruh yang cukup besar dan memberikan inovasi.
Sulawesi Barat, lanjut Mendagri Tito, adalah tempat yang cukup menantang, dan sekarang dekat dengan Ibu Kota Negara (IKN). Pengalaman Zudan pasti membawa bekal yang cukup untuk kemajuan daerah tersebut.
“Kita semua percaya apa yang terjadi hari ini adalah jalan dan takdir Tuhan. Saya meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendukung keputusan ini,” ungkap Tito.
Zudan merupakan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri. Ia mengenyam Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) pada tahun 1988-1992.
Pendidikannya berlanjut menempuh Program Magister Hukum (S2) di Universitas Diponegoro (Undip ) pada tahun 1993-1995 dan berlanjut hingga ke jenjang Program Doktor Hukum, juga di Undip pada tahun 1996-2001.
Ide, gagasan dan hasil karyanya menghasilkan kebijakan dan regulasi yang telah berbuah berbagai penghargaan. Salah satunya meraih penghargaan internasional Honorable Mention dari Future of Government Award.
Penghargaan internasional ini diselenggarakan oleh AWS Institute, United Nation Development Program (UNDP) dan Apolotical untuk tokoh pemerintahan yang berhasil melakukan transformasi digital dalam pemerintahan dan pelayanan publik. (adv)
