SulbarKini.com – Sebanyak 1.715 Kepala Keluarga (KK) tercatat masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Data tersebut berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Mamasa tahun 2026 yang menunjukkan persebaran keluarga miskin ekstrem pada sejumlah desa di wilayah tersebut.
Berdasarkan uraian data yang disampaikan Kepala Dinas Sosial Festinawati kepada tim SulbarKini.com, Selasa (8/9/2026), terdapat 27 desa dengan jumlah KK miskin ekstrem tertinggi.
Dari 27 desa tersebut, Desa Taupe menjadi wilayah dengan jumlah KK miskin ekstrem terbanyak, yakni mencapai 108 KK. Angka tersebut menempatkan Taupe sebagai desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi berdasarkan data tahun 2026.
Posisi berikutnya ditempati Desa Salukona dengan 88 KK dan Desa Manipi sebanyak 87 KK. Selanjutnya, Desa Lambanan tercatat memiliki 83 KK miskin ekstrem, sementara Desa Kariango dan Desa Tawalian Timur masing-masing mencatat 80 KK.
Selain itu, beberapa wilayah lain juga memiliki angka kemiskinan ekstrem yang cukup tinggi. Desa Tado Kalua tercatat sebanyak 75 KK, kemudian Desa Buangin dan Desa Kanan masing-masing 74 KK, serta Desa Orobua Selatan sebanyak 72 KK.
Data tersebut juga mencatat Desa Tawalian memiliki 67 KK miskin ekstrem, Pangandaran sebanyak 66 KK, serta Desa Orobua dan Rambusaratu masing-masing 63 KK. Sementara itu, Datubarungan tercatat 61 KK, Balabatu 58 KK, dan Sibanawa 56 KK.
Berikutnya, desa dengan jumlah KK miskin ekstrem lainnya yakni Masewe, Saloan, dan Satantean masing-masing 55 KK, Balla 54 KK, serta Bambang sebanyak 52 KK. Kemudian Lisuan Ada, Marampan Orobua, dan Tondok Bakaru masing-masing mencatat 51 KK, sedangkan Baruru dan Rippung masing-masing sebanyak 50 KK.
“Data ini berdasarkan data DTSEN April 2026,” ungkap Festi.
Dikonfirmasi terkait apakah ada data peningkatan atau penurunan dari tahun sebelumnya, ia mengungkapkan belum mengetahui jumlah data tahun sebelumnya.
Tingginya angka kemiskinan ekstrem di sejumlah desa menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mamasa.
Pemerintah diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran agar penanganan kemiskinan ekstrem tidak hanya berfokus pada bantuan jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
