Mamuju, SULBARKINI.com – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, menekankan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dilengkapi dengan data center.
Hal itu disampaikan Idris saat membuka Sosialisasi Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan di Graha Sandeq, Senin (29/5/2023). Menurut dia, data kependudukan menjadi kunci dari berbagai data yang dibutuhkan.
“Salah satu ukuran pemerintah berfungsi adalah kepastian dalam pengelolaan permasalahan publik dengan data,” kata Muhammad Idris.
Dia menyebutkan, pemerintahan berjalan baik diukur dari mengelola regulasi, merumuskan kebijakan fungsi layanan, serta kemampuan pemerintah untuk mengembangkan unit.
Idris menambahkan penanganan sejumlah permasalahan yang ada di Sulawesi Barat seperti anak putus sekolah, stunting, dan pernikahan anak harus berbasis data.
“Pak Pj [Penjabat Gubernur Sulbar] tidak mau mengelola pemerintahan tanpa data, olehnya itu data itu menjadi kunci semua. Data ini harus basisnya OPD, OPD harus memiliki data center,” ujarnya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sulawesi Barat, Muhammad Ilham Borahima, menuturkan data kependudukan yang ada di Dinas Dukcapil diperbarui dua kali dalam setahun.
“Seluruh OPD dapat memanfaatkan data yang dimiliki Disdukcapil, tujuannya dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi seperti stunting dan anak putus sekolah,” pungkasnya.
