MAMUJU, SULBARKINI.COM – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Barat (Sulbar), Salim S Mengga, memimpin rapat persiapan menjelang kunjungan tim monitoring dan evaluasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sulbar, Selasa, (19/8/2025)
Rapat tersebut digelar untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam mempercepat operasional SPPG.
Dalam rapat, Salim menyampaikan bahwa saat ini terdapat 46 SPPG yang telah terdata dan menyatakan siap beroperasi, meski sebagian besar masih dalam tahap persiapan.
“Walaupun yang sudah operasional masih terbatas, tapi mereka sudah siap 46. Ini sebenarnya lebih karena kurangnya informasi yang membuat pihak swasta yang berminat ikut serta dalam program ini menjadi sedikit ragu,” ujarnya.
Ia menambahkan, salah satu kendala utama adalah minimnya pemahaman dari pihak swasta terkait persyaratan administrasi dan mekanisme pendanaan program.
Menurutnya, hal tersebut sudah dijelaskan secara rinci dalam rapat, agar para calon pelaksana lebih percaya diri untuk terlibat. “Persyaratan sebenarnya tidak sulit. Hanya saja karena informasi terbatas, itu yang menjadi masalah. Ke depan, sosialisasi harus lebih digencarkan,” tegasnya.
Wagub juga menyoroti ketersediaan bahan baku yang dikhawatirkan menjadi masalah saat seluruh SPPG beroperasi bersamaan. Pasalnya, sebagian besar pasokan pangan di Sulbar masih bergantung pada Sulawesi Selatan.
“Kalau Sulsel dan Sulbar beroperasi secara penuh dalam waktu yang sama, ada kekhawatiran bahan baku menjadi terbatas. Kalau permintaan pasar tinggi, tentu ada potensi harga naik. Ini harus kita antisipasi,” jelasnya.
Sebagai solusi, ia mendorong masyarakat untuk mulai menanam komoditas pangan sendiri, terutama sayuran dan tomat, guna menjaga ketersediaan pasokan lokal.
“Apalagi, tanah kita cukup subur. Kita bisa manfaatkan itu untuk memastikan suplai tetap stabil dan harga tidak melonjak,” beber Salim.
Selain itu, ia menekankan perlunya dukungan pemerintah daerah dalam mengatasi kendala logistik di wilayah pegunungan. Menurutnya, perbedaan biaya distribusi jangan sampai menghambat keberlangsungan operasional SPPG di daerah terpencil.
“Kalau ada perbedaan biaya, jangan sampai terlalu mencolok. Dukungan distribusi harus dipikirkan bersama,” tambahnya.
Menutup rapat, Wagub mengingatkan seluruh tim untuk tidak lagi terjebak pada pembahasan keterlambatan, melainkan fokus pada langkah konkret percepatan.
“Jangan lagi bicara soal keterlambatan. Hampir semua daerah memang terlambat. Fokus kita adalah apa yang harus dilakukan untuk mempercepat, agar Model Bisnis Gizi ini bisa segera berjalan maksimal,” pungkasnya.*(Adv)
