Mamasa, SULBARKINI.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, angkat bicara terkait polemik uji kesesuaian jabatan (job fit) eselon II lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa yang menuai sorotan publik.
Ketua HMI Cabang Mamasa, Arifin Djalil, menilai keterbukaan informasi publik di tubuh Panitia Seleksi (Pansel) job fit tersebut tidak transparan dan terkesan dipolitisasi. Menurut dia, HMI Mamasa sudah beberapa hari terakhir mengikuti polemik job fit eselon II Pemkab Mamasa.
”Sudah beberapa hari kami mengamati riak-riak publik terhadap ekspansi kebijakan yang mengundang kontroversi itu, namun kacamata kami memandang itu sebagai bagian dari politisasi obral jabatan di lingkaran Pemda Kabupaten Mamasa,” kata Arifin Djalil kepada Sulbarkini.com di Mamasa, Rabu (15/10).
Dia menuding, pansel hanya alat untuk mempermulus jalannya kebijakan yang menguntungkan sekelompok orang. Ketua HMI Cabang Mamasa itu menambahkan, ada indikasi aktor utama di balik kebijakan itu.
“Kami menduga ini syarat nepotisme yang semestinya tidak dipertontonkan oleh kelompok atau instansi yang menyandang status netralitas. Pansel dalam hal ini adalah alat untuk mempermulus keinginan sekelompok orang,” lanjut Arifin.
Dia berujar, keterbukaan informasi publik sudah jelas dalam amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang harusnya menjadi landasan substantif gerakan dan kebijakan di tubuh pansel. Arifin meminta pansel untuk segera dievaluasi.
”Jika pansel dengan segala polemiknya tidak segera dievaluasi, maka itu mengafirmasi benar segala bentuk dugaan publik yang jelas mengarahkan pada konsekuensi logis adanya riak-riak yang akan lebih besar gelombangnya,” ujarnya.
Penjelasan Pansel
Secara terpisah, salah satu anggota Pansel Job Fit Eselon II Pemkab Mamasa Prof Miten Lullulangi mengatakan lambatnya penyerahan hasil job fit ke Pemerintah Kabupaten Mamasa dengan beberapa pertimbangan.
Miten menjelaskan, pada saat selesai rapat perampungan hasil job fit pada Agustus 2025 lalu, pihaknya sudah mengagendakan untuk menyerahkan hasil job fit eselon II ke Bupati Mamasa Welem Sambolangi.
Namun demikian, lanjut Miten, adanya kesibukan Bupati Mamasa sehingga rencana penyerahan hasil job fit eselon II urung dilaksanakan.
“Pak Bupati janjikan tanggal 20 Agustus lalu kami datang di Mamasa untuk menyerahkan itu hasil, tapi pada saat itu Pak Bupati sibuk dan ke Jakarta, jadi Pak Bupati janji akan jemput langsung di Makassar itu hasil,” kata Miten Lullulangi saat dikonfirmasi Sulbarkini.com melalui WhatsApp, Rabu (15/10).
Dia menambahkan, pihaknya kembali menjadwalkan ulang sebelum 17 Agustus 2025 dan janjian dengan Bupati Mamasa untuk menyerahkan hasil langsung job fit Eselon II di LAN RI di Makassar.
Menurut Miten, hal itu lagi-lagi batal karena pada saat yang bersamaan marak demo di Makassar.
“Saat itu, lagi maraknya demo di Makasar dan pada saat Bupati tiba di bandara langsung diarahkan protokoler ke Mamasa untuk mengantisipasi segala sesuatu terjadi di Mamasa seperti daerah lain, karena saat itu lagi maraknya demo-demo. Jadi rencana untuk ambil hasil itu batal lagi,” urai Miten.
Di samping itu, kata dia, Ketua Pansel juga sangat sibuk karena banyak melakukan tes job fit di daerah lain sehingga tidak punya kesempatan menyerahkan hasil job fit itu ke Bupati Mamasa.
“Sehingga penyerahan dilakukan pada Senin 6 Oktober 2025 beberapa hari lalu. Di situ baru ada kesempatan ketua, dan itu pertama kalinya ke Mamasa itu,” aku Miten.
Soal dirinya memiliki hubungan kerabat dengan salah satu peserta job fit eselon II Pemkab Mamasa, Miten tak menampik.
“Itu sudah saya jelaskan saat penyerahan di Mamasa, dan selama job fit dilaksanakan ketua Pansel itu tak pernah tahu kalau saya punya keluarga yang ikut,” jelasnya.
Miten mengaku, hubungan kerabat dengan salah satu peserta memang ada, namun hal itu tak pernah ia ungkap selama job fit dilaksanakan.
“Nanti setelah hasil itu disegel dalam map dan kami makan untuk berpisah, baru di tahu pak ketua (Pansel),” pungkas Miten. (An)
