Mamasa, SULBARKINI.COM – Rencana pelantikan pejabat Eselon II di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, yang merupakan hasil job fit yang diselenggarakan di LAN RI Makassar beberapa waktu lalu terancam tertunda.
Jaringan Aktivis Mamasa (JAM) mendesak Bupati Mamasa Welem Sambolangi untuk menunda agenda pelantikan tersebut yang rencananya akan digelar pada akhir Oktober 2025.
Desakan ini disampaikan salah satu aktivis JAM, Yustianto Tallulembang. Dia menilai adanya dugaan kuat konflik kepentingan dan isu kekerabatan yang melibatkan sejumlah peserta seleksi dengan pihak dalam pemerintahan.
“Kami menilai proses seleksi ini tidak sepenuhnya objektif. Ada indikasi kuat konflik kepentingan di dalam tubuh Panitia Seleksi (Pansel),” kata Yustianto kepada Sulbarkini.com, Rabu (15/10/2025).
Selain itu, Yustianto menyebutkan bahwa Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum terbit.
Menurut dia, berdasarkan regulasi kepegawaian nasional yakni Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan BKN nomor 11 Tahun 2022, Pertek BKN merupakan syarat wajib sebelum Bupati (selaku Pejabat Pembina Kepegawaian/PPK) melantik pejabat tinggi pratama.
“Tanpa Pertek, maka pelantikan menjadi cacat administrasi. Secara hukum, ini bisa berimplikasi pada pembatalan hasil pelantikan dan bahkan menimbulkan sanksi bagi Bupati Mamasa,” ucap Yustianto.
Dia menambahkan, jika Bupati Mamasa memaksakan pelantikan tanpa Pertek BKN, seluruh keputusan mutasi atau promosi tersebut dapat dibatalkan dan pejabat yang dilantik bisa dinyatakan tidak sah.
JAM menegaskan bahwa desakan penundaan ini bukan bentuk perlawanan politik, melainkan langkah untuk menyelamatkan tata kelola pemerintahan.
“Kami tidak menolak reformasi birokrasi, tapi jangan sampai reformasi justru diwarnai praktik nepotisme yang merusak sistem tata kelola pemerintahan,” ujar Yustianto.
Dia meminta Bupati menghormati regulasi nasional dan mendorong transparansi hasil seleksi, termasuk membuka akses publik terhadap dokumen penilaian.
“Kami siap mendukung langkah Bupati untuk memperbaiki tata kelola kepegawaian di Mamasa, asal dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.
Sulbarkini.com berusaha mengonfirmasi Bupati Mamasa Welem Sambolangi terkait polemik hasil job fit Eselon II, namun belum ada respons. (An)
