PASANGKAYU – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasangkayu melakukan supervisi pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di sejumlah wilayah terpencil di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, Kamis (7/5/2026).
Langkah ini diambil untuk memastikan kualitas data bantuan sosial, khususnya bagi penerima bantuan iuran BPJS (PBI).
Tiga wilayah terpencil yang menjadi sasaran tinjauan langsung adalah Dusun Siwata, Wai Suba, dan Watuike yang terletak di Kecamatan Pasangkayu.
Supervisi ini dilakukan bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertugas sebagai pelaksana “ground check” lapangan dari Kementerian Sosial.
Menjamin Akurasi Data Nasional
Kepala BPS Kabupaten Pasangkayu, Hirlan Khaeri, menjelaskan bahwa pemutakhiran DTSEN telah berlangsung sejak Maret hingga Mei 2026.
Kegiatan ini merupakan bagian krusial dalam penyusunan basis data sosial ekonomi nasional yang akurat.
“BPS sebagai bagian dari tim pengelola data DTSEN perlu melakukan supervisi guna menjamin kualitas hasil ground check bansos, terutama untuk memastikan penerima BPJS PBI tepat sasaran,” ujar Hirlan.
Ia menekankan bahwa wilayah pelosok harus mendapat perhatian serius agar program pemerintah tidak hanya terpusat di area yang mudah dijangkau.
“Dusun-dusun terpencil seperti Siwata, Wai Suba, dan Watuike memerlukan pengawasan khusus agar masyarakat di sana tidak tertinggal informasi mengenai program pembangunan maupun pelayanan sosial,” tambahnya.
Imbauan Kejujuran Data dan Dukungan SE2026
Dalam kesempatan tersebut, Hirlan mengimbau masyarakat untuk memberikan keterangan yang jujur dan sesuai kondisi objektif.
Menurutnya, kejujuran warga sangat menentukan validitas data yang akan digunakan sebagai dasar kebijakan pemerintah.
Selain fokus pada DTSEN, BPS Pasangkayu juga mulai mensosialisasikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Masyarakat diharapkan proaktif mendukung sensus tersebut agar pemerintah memperoleh gambaran utuh mengenai struktur ekonomi di Kabupaten Pasangkayu.
Tantangan di Lapangan
Meski terus digenjot, proses ground check yang dilakukan pendamping PKH saat ini masih menghadapi kendala besar.
Dengan sisa waktu kurang dari 20 hari kerja, progres pelaksanaan dilaporkan masih berada di bawah 20 persen.
Responden yang sulit ditemukan, beratnya akses ke wilayah pelosok, serta keterbatasan dukungan operasional menjadi faktor utama yang menghambat para pendamping dalam menuntaskan pemutakhiran data tepat waktu.
Laporan : Egi Sugianto
