JAKARTA – Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Pasangkayu, Fathu Khairuddin Gala, mengikuti kegiatan Lokakarya Perjanjian Subsidi WTO dan Nelayan Skala Kecil yang berlangsung di Hotel Mercure, Jakarta Pusat, pada 18–20 Mei 2026.
Dalam forum tersebut, Fathu Khairuddin menyuarakan keresahan nelayan kecil terhadap wacana penghapusan subsidi perikanan dalam skema Fisheries Subsidies Agreement atau Fish 2 yang tengah dibahas di forum WTO.
Menurutnya, kebijakan global itu berpotensi memukul nelayan tradisional apabila diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi riil masyarakat pesisir di Indonesia.
“Nelayan kecil bukan anti terhadap aturan dan kelestarian laut. Mereka hanya meminta keadilan. Jangan samakan kapal besar dengan perahu kecil yang hidup dari subsidi BBM,” ujar Fathu dalam refleksi tertulisnya bertajuk Pesta Anjing Laut: Ketika Negeri Kepulauan Lupa Cara Berenang.
Ia menilai Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sejatinya memiliki kekayaan laut yang luar biasa, mulai dari sektor perikanan, rumput laut, migas lepas pantai, hingga pariwisata bahari. Namun ironi terjadi karena masyarakat pesisir masih banyak hidup dalam kemiskinan struktural.
Fathu memaparkan, produksi perikanan nasional pada 2025 mencapai 26,25 juta ton dengan nilai ekspor sebesar 6,27 miliar dolar AS. Indonesia juga menjadi salah satu penghasil teripang dan rumput laut terbesar dunia serta memiliki potensi energi kelautan yang belum tergarap maksimal.
Meski demikian, menurutnya, kesejahteraan nelayan kecil belum sejalan dengan besarnya potensi tersebut akibat berbagai persoalan, mulai dari pencemaran laut, illegal fishing, keterbatasan infrastruktur, hingga lemahnya keberpihakan kebijakan.
“Laut kita kaya, tapi rakyat pesisir tetap miskin. Ini ironi besar negeri maritim,” katanya.
Dalam tulisannya, Fathu menggunakan istilah “Pesta Anjing Laut” sebagai metafora kondisi nelayan kecil Indonesia yang terus berjuang di tengah kekayaan laut yang melimpah.
Dirinya juga menyoroti minimnya pendidikan berbasis kemaritiman di wilayah pesisir. Menurutnya, sekolah-sekolah pesisir belum mampu membekali generasi muda dengan keterampilan bahari modern seperti navigasi, perkapalan, maupun budidaya laut.
Karena itu, KNTI disebut akan terus memperjuangkan suara nelayan kecil agar kebijakan nasional maupun internasional tidak semakin mempersempit ruang hidup masyarakat pesisir.
“Masyarakat pesisir membutuhkan keberpihakan nyata, mulai dari pendidikan kelautan, akses pasar, perlindungan subsidi, hingga penguatan ekonomi berbasis laut,” tutupnya.
