SULBARKINI.COM, MAMASA – Puluhan massa aksi atas namakan diri gerakan rakyat Mamasa Mamase, datangi kantor DPRD Mamasa di Jl. Poros Mamasa – Polewali, Desa Osango, Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa, Senin 21 Juli 2025.
Aksi ini dipimpin oleh Jendral lapangan (Jenlap) Taufik Ramawijaya dan koordinator lapangan (Korlap) Rihardes Lagi Memanna.
Dalam orasinya Jenlap, Taufik Ramawijaya meminta DPRD Mamasa agar menandatangani surat rekomendasi yang di bawah oleh massa aksi.
Surat rekomendasi itu ditujukan kepada Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, untuk mengevaluasi kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Mamasa, Herry Kurniawan.
Rama katakan, pihaknya meminta agar kepala BPKAD Mamasa, segera dicopot dari jabatannya.
Dengan alasan kata dia, penyebab buruknya keuangan di Kabupaten Mamasa ialah ulah dari kepala BPKAD.
Karena itu gerakan rakyat Mamasa Mamase itu bawah surat rekomendasi untuk diajukan ke Bupati Mamasa, agar mengganti kepala BPKAD Herry Kurniawan.
Massa meminta surat tersebut untuk ditandatangani oleh DPRD Kabupaten Mamasa.
Berikut tuntutan dari gerakan rakyat Mamasa Mamase.
1. Melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh di tubuh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamasa sebagai langkah awal untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
2. Mengganti Kepala BPKAD Kabupaten Mamasa saat ini karena dianggap telah menjadi sumber utama berbagai persoalan keuangan daerah, antara lain:
– Lambannya pencairan anggaran untuk kebutuhan prioritas masyarakat.
-Tertundanya pembayaran belanja wajib dan belanja langsung, termasuk gaji ASN dan kegiatankegiatan operasional pemerintahan.
-Tidak maksimalnya pengelolaan dan pengamanan aset daerah.
-Minimnya keterbukaan informasi kepada publik dan mitra kerja pemerintah.
3. Menunjuk pejabat baru yang profesional, bersih, dan memiliki integritas tinggi untuk menahkodai BPKAD Kabupaten Mamasa ke depan, agar mampu melakukan pembenahan internal serta pemulihan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
4. Membentuk Tim Evaluasi Independen yang melibatkan unsur DPRD, inspektorat, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil untuk mengawasi jalannya reformasi birokrasi dan mengevaluasi kinerja seluruh pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa, khususnya yang mengelola keuangan daerah.(An)
